JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah mulai menguji metode penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi.
Uji coba ini dilakukan untuk menjaga kualitas makanan, meningkatkan keamanan pangan, serta memastikan asupan gizi bagi penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pembenahan MBG mencakup empat fokus utama, yakni pemerataan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perbaikan tata kelola dapur, peningkatan mutu makanan, serta penertiban data penerima manfaat dan pemberantasan penyimpangan.
“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas,” ujar Zulhas dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/10/2026).
Untuk memperluas jangkauan program, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktifkan 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur pada 2 Oktober. Sebanyak 980 SPPG tambahan di Sumatra, Kalimantan, dan Bali juga diaktifkan pada 14 Oktober. Perluasan berikutnya direncanakan menyasar pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.
Dalam aspek tata kelola, pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap dapur yang beroperasi. Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional berdasarkan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), dengan persyaratan yang mencakup sertifikat laik higiene sanitasi dan pemenuhan ketentuan operasional.
Penyajian prasmanan menjadi salah satu upaya untuk menjaga makanan tetap hangat saat dikonsumsi, mengurangi sisa makanan, dan mendorong edukasi gizi di lingkungan sekolah. Hasil uji coba akan dievaluasi sebelum metode tersebut diperluas ke wilayah lain.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa makanan dibawa dalam kondisi hangat ke kelas dan langsung disajikan kepada siswa. Cara ini diharapkan mengurangi jeda antara proses memasak dan waktu makan sehingga risiko kerusakan makanan dapat ditekan.
Selain itu, BGN tengah menguji sistem pemantauan CCTV dapur yang terhubung ke pusat pengawasan dengan dukungan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini ditujukan untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur operasional, mulai dari persiapan bahan dan pengolahan makanan hingga pencucian peralatan makan.
Pemerintah juga akan memperkuat validasi data penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini diharapkan membuat penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan.
