JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran Rp 21,42 triliun untuk memulihkan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2026. Anggaran tersebut mencakup penanganan sungai, irigasi, jalan, jembatan, hingga prasarana strategis.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan anggaran itu terbagi ke dalam empat sektor. Sebanyak Rp 7,85 triliun dialokasikan untuk sumber daya air, Rp 6,64 triliun untuk Bina Marga, Rp 4,05 triliun untuk Cipta Karya, dan Rp 2,89 triliun untuk prasarana strategis.
Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU menangani 17 dari 25 daerah irigasi yang direncanakan. Progres rata-rata penanganannya mencapai sekitar 15%.
Selain irigasi, pemerintah juga menangani 33 sungai yang menjadi kewenangan pusat. Progres pekerjaan di sungai-sungai tersebut rata-rata mencapai 19,19%.
Penanganan muara menjadi salah satu fokus karena berperan dalam mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir. Dari 29 lokasi muara yang direncanakan untuk ditangani, empat lokasi telah selesai dan enam lainnya sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 14,94%.
Di sektor Bina Marga, Kementerian PU menangani 33 ruas jalan nasional yang terdampak bencana. Dua ruas telah selesai diperbaiki, sementara pekerjaan pada ruas lainnya mencatat progres rata-rata 59,04%.
Pemulihan jembatan juga terus berjalan di tiga provinsi tersebut. Dari 20 jembatan yang masuk rencana penanganan, lima telah selesai, terdiri dari tiga jembatan di Aceh dan dua di Sumatera Barat, sedangkan 15 lainnya masih dalam proses dengan progres rata-rata 63,29%.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta normalisasi sungai menjadi prioritas, terutama di wilayah yang rawan banjir. Menurutnya, sedimentasi yang tinggi dapat mengurangi kapasitas sungai menampung air saat hujan lebat.
Sejumlah wilayah yang disebut membutuhkan perhatian meliputi Kota Padang, Aceh Tenggara, Kecamatan Tukan di Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, serta Kabupaten Solok. Penanganan sedimentasi dan aliran sungai diharapkan membantu mengurangi risiko luapan air di daerah-daerah tersebut.
Besarnya anggaran pemulihan menunjukkan skala pekerjaan infrastruktur yang harus diselesaikan setelah bencana. Meski sejumlah pekerjaan telah rampung, penanganan sungai, jalan, jembatan, dan irigasi masih berlangsung untuk memulihkan fungsi infrastruktur di wilayah terdampak.
