JAKARTA, Cobisnis.com – PT Sepatu Bata Tbk (BATA) kembali mengalami perubahan di jajaran direksi setelah Presiden Direktur Amitav Nandy mengajukan pengunduran diri.
Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, surat pengunduran diri Amitav diterima perusahaan pada 23 September 2026 dan disebut berkaitan dengan rotasi jabatan di lingkungan Bata Group.
Pengunduran diri tersebut belum final karena perseroan masih harus membawa permohonan itu ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Amitav sebelumnya diangkat sebagai Presiden Direktur BATA melalui RUPSLB pada 25 September 2025 sehingga masa kepemimpinannya belum genap satu tahun ketika surat pengunduran diri diterima.
Manajemen BATA menyatakan perubahan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.
Namun, keputusan itu terjadi ketika BATA masih menghadapi tekanan bisnis dan keuangan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2024, penjualan bersih BATA tercatat Rp459,98 miliar, turun dari Rp609,61 miliar pada 2023, sementara perseroan membukukan rugi tahun berjalan Rp148,17 miliar.
Tekanan terhadap penjualan berlanjut pada 2025 ketika penjualan bersih BATA kembali turun menjadi sekitar Rp298,25 miliar dengan rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar Rp116,23 miliar.
Pada akhir 2025, total aset BATA berada di kisaran Rp282,55 miliar, sedangkan total liabilitas mencapai sekitar Rp414,21 miliar dan perseroan kembali mencatat defisiensi modal.
Tekanan tersebut juga terlihat dari keputusan BATA menutup pabrik dan gudang di Purwakarta, Jawa Barat, serta menata ulang jaringan gerainya pada 2024.
Penutupan pabrik dilakukan karena permintaan pelanggan terhadap produk yang diproduksi di fasilitas tersebut terus menurun, sementara kapasitas produksinya dinilai melebihi kebutuhan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok lokal.
Restrukturisasi juga mencakup penutupan atau rencana penutupan lebih dari 200 gerai yang merugi, sementara produksi kemudian dialihkan melalui kerja sama dengan pemasok lokal.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kondisi BATA tidak serta-merta mencerminkan keadaan seluruh industri alas kaki nasional.
Menurut Yusuf, pertumbuhan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki pada kuartal II 2026 terutama berasal dari industri yang berorientasi ekspor, sementara pemulihan permintaan domestik belum berlangsung dengan laju yang sama.
“Dalam konteks ini, persoalan Bata lebih mencerminkan tekanan yang dialami pemain yang bergantung pada pasar dan jaringan ritel domestik, bukan kondisi seluruh industri,” kata Yusuf, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (2/10/2026).
Yusuf menyebut industri alas kaki masih menghadapi tantangan perubahan tarif di pasar Amerika Serikat, pelemahan nilai tukar rupiah, produk impor murah, serta persoalan daya saing struktural seperti biaya logistik, energi, modernisasi mesin, dan akses pembiayaan.
“Ketika rupiah mendekati Rp18.000 per dolar AS, biaya produksi naik, sementara produsen yang mengandalkan pasar domestik sulit meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual karena daya beli sedang melemah,” ujarnya.
Ia juga menilai tekanan terhadap BATA berkaitan dengan posisi merek, relevansi produk, dan model bisnis perusahaan.
“Artinya, tambahan belanja pemasaran belum mampu menghasilkan pertumbuhan penjualan. Ini menunjukkan bahwa persoalan Bata bukan sekadar kurangnya promosi, melainkan berkaitan dengan posisi merek, relevansi produk, dan model bisnis,” ujarnya.
Menurut Yusuf, BATA menghadapi tekanan di segmen menengah karena harus berhadapan dengan produk impor murah dan merek lokal baru yang lebih cepat menjangkau konsumen melalui marketplace, sementara segmen atas didominasi merek olahraga global.
BATA juga masih menanggung biaya jaringan ritel fisik yang besar dengan sekitar 435 toko di berbagai wilayah Indonesia.
“Di saat yang sama, Bata masih menanggung biaya jaringan ritel fisik yang besar dengan sekitar 435 toko. Model seperti ini menjadi rentan ketika daya beli kelas menengah melemah dan konsumen semakin banyak beralih ke kanal digital,” kata Yusuf.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira turut menyoroti tekanan biaya produksi akibat tingginya komponen impor dan beban logistik.
“Komposisi biaya impornya tinggi, termasuk logistik juga. Nah ini berpengaruh terhadap biaya produksi,” kata Bhima, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (2/10/2026).
Selain biaya produksi, Bhima melihat perubahan pola konsumsi kelompok menengah turut menekan industri alas kaki karena konsumen semakin tertarik membeli produk impor yang menawarkan harga lebih kompetitif.
Peredaran alas kaki bajakan, pelemahan daya beli, serta tingginya PHK juga dinilai dapat menekan permintaan terhadap produk alas kaki.
“Jadi ketika terjadi PHK, daya beli melemah, maka kalaupun mereka membeli sepatu, downgrade yang kualitasnya lebih rendah,” ujarnya.
Bhima juga menyoroti kemampuan produsen domestik dalam mengikuti perubahan tren olahraga seperti padel, aerobik, dan hiking yang dinilai belum cukup cepat diikuti oleh industri dalam negeri.
Menurut dia, produk impor lebih banyak mengisi segmen tersebut dengan menawarkan desain yang lebih inovatif dan menyesuaikan produk dengan perkembangan tren olahraga.
Tekanan lain berasal dari persoalan sertifikasi serta efisiensi anggaran pemerintah daerah yang berpotensi mengurangi permintaan alas kaki untuk sektor tertentu.
“Di banyak pemerintah daerah kan karena efisiensi anggaran, itu berpengaruh juga mungkin di permintaan alas kaki yang ada di daerah,” tutur Bhima.
