JAKARTA, Cobisnis.com – Gejolak geopolitik, perubahan iklim, hingga kebijakan mandat bahan bakar nabati (biofuel) di negara-negara konsumen besar mulai menggeser peta perdagangan minyak nabati dunia. Menghadapi dinamika tersebut, Indonesia dituntut memperkuat diplomasi perdagangan sekaligus membenahi tata kelola ekspor guna menjaga daya saing komoditas kelapa sawit di pasar global.
Sorotan mengenai perubahan lanskap industri ini mengemuka dalam hari kedua perhelatan 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).
Chief Mentor GLOBOIL India sekaligus Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA), Atul Chaturvedi, mengungkapkan bahwa dominasi minyak sawit di pasar India kini mulai tergerus. Pangsa minyak sawit yang beberapa tahun lalu menguasai sekitar 60 persen dari total impor minyak nabati India, kini menyusut ke level 48 persen.
Sebaliknya, pangsa minyak kedelai menguat menjadi 35 persen dan minyak bunga matahari bertengger di kisaran 17 persen. Sepanjang periode November 2025 hingga Oktober 2026, dari total impor minyak nabati India sebesar 16,94 juta ton (senilai sekitar US$20 miliar), porsi minyak sawit tercatat sebanyak 8,22 juta ton, disusul minyak kedelai 5,76 juta ton, dan minyak bunga matahari 2,84 juta ton.
“Pasar India sangat sensitif terhadap harga. Importir bisa dengan cepat mengalihkan pembelian dari sawit ke minyak kedelai atau bunga matahari saat terjadi selisih harga. Penurunan pangsa ini juga dipengaruhi strategi reposisi stok, yakni perpindahan minyak dari tangki di Indonesia dan Malaysia menuju tangki di India,” jelas Atul.
Komposisi negara pemasok ke India pun kian kompetitif. Jika empat hingga lima tahun silam Indonesia menguasai 70 persen pasokan sawit ke India dan Malaysia 30 persen, hingga Oktober 2026 pasokan Malaysia justru melampaui Indonesia dengan volume 3,32 juta ton berbanding 3,25 juta ton. Negara produsen lain seperti Thailand dan Kolombia juga mulai memperluas penetrasi pasar di tengah ancaman El Niño yang diprediksi memangkas produksi sawit Asia Tenggara sebesar 2 juta hingga 3 juta ton.
Sementara itu, pemerintah India terus memacu produksi domestik melalui program National Mission on Edible Oils (NMEO) untuk menekan ketergantungan impor yang mencapai 60 persen dari total konsumsi 26,5 juta ton per tahun. Lewat perluasan kebun sawit hingga satu juta hektare, India menargetkan produksi Crude Palm Oil (CPO) domestik melonjak dari kisaran 600 ribu ton saat ini menjadi 2,8 juta ton pada 2029–2030.
Efek Mandat Biofuel AS
Dari belahan Amerika, analis No Bull Agriculture, Susan Stroud, memaparkan pergeseran struktural di pasar Amerika Serikat (AS). Untuk pertama kalinya pada 2026, penyerapan minyak kedelai untuk bahan bakar nabati (renewable diesel) di AS diproyeksikan melampaui penggunaan untuk sektor pangan.
Lonjakan yang dipicu oleh mandat volume biofuel federal dan kredit pajak produksi bahan bakar bersih (45Z) tersebut sempat mengerek harga minyak kedelai AS ke titik puncak pada Juni lalu. Ketika harga minyak kedelai melambung, produsen bahan bakar beralih mengimpor minyak jelantah dan lemak hewani hingga mencetak rekor pada Juli, sementara minyak sawit belum memperoleh jalur insentif dalam skema biofuel AS tersebut.
Ekspansi industri biofuel ini turut memacu kapasitas pengolahan kedelai di AS dan Brasil. Kedua negara tersebut kini menguasai 53 persen pangsa ekspor bungkil kedelai dunia, menggeser dominasi Argentina. “Kebijakan membentuk permintaan, permintaan membentuk apa yang terjadi di pasar, dan pasar menentukan arah sektor pertanian,” ujar Stroud.
Diplomasi Dagang dan Ekspor Satu Pintu
Merespons fragmentasi pasar global tersebut, Mahendra Siregar dalam sesi pemaparannya menekankan bahwa keunggulan volume produksi saja tidak lagi cukup. Indonesia harus memperkuat diplomasi perdagangan yang mencakup keamanan ekonomi, investasi, serta kepastian pasokan jangka panjang dengan mitra strategis seperti AS, China, dan India.
Menurut Mahendra, Indonesia dan Malaysia juga perlu mengoptimalkan peran Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk memperjuangkan akses pasar serta ketertelusuran produk (traceability), termasuk bagi pekebun kecil. Di dalam negeri, rencana implementasi program biodiesel B50 harus dikalkulasi secara cermat agar seimbang dengan ketahanan pangan, ketersediaan stok ekspor, dan pembiayaan peremajaan sawit rakyat.
“Posisi tawar Indonesia sangat bergantung pada komitmen yang mampu dipenuhi. Kredibilitas data perdagangan, pemberantasan praktik under-invoicing, dan keandalan kontrak pengiriman menjadi modal krusial,” tegas Mahendra.
Sejalan dengan agenda pembenahan tata kelola tersebut, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memastikan penerapan mekanisme ekspor sawit satu pintu yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 tidak akan mendisrupsi rantai bisnis eksportir.
Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, menegaskan bahwa DSI hadir sebagai infrastruktur nasional yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni integrator data untuk ketertelusuran ekspor, market enabler guna memperluas akses pasar bersama asosiasi seperti GAPKI, serta platform tata kelola untuk mempercepat kelancaran arus barang.
“Di Bali ada Candi Bentar yang tak punya pintu namun menjadi penanda masuk. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding, untuk produk kelapa sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” kata Luke.
Guna meredam kekhawatiran pelaku industri, Luke menjamin kerahasiaan data bisnis eksportir akan dilindungi secara ketat. Ia juga memberi sinyal bahwa tarif biaya jasa (service fee) yang bakal diumumkan pada Desember mendatang tidak akan membebani pengusaha.
“Kalau saya harus bilang, biayanya hanya mencapai single digit dolar AS per ton,” pungkas Luke.
