JAKARTA, Cobisnis.com – Tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga kini belum menunjukkan perkembangan konkret.
Dua lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan tersebut, yakni DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), masih belum menentukan langkah lanjutan. Putusan MA sebelumnya mengabulkan kasasi gugatan terkait keabsahan suket yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa parlemen baru akan menyikapi persoalan tersebut setelah masa reses berakhir pada 9 November 2026. Selama masa reses, anggota DPR memiliki kewajiban menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sehingga pembahasan berbagai aspirasi masyarakat menjadi terbatas.
“Iya, yang pertama DPR RI masih dalam menjalankan reses sampai dengan tanggal 9 November 2026. Nah, sehingga kemudian ada keterbatasan untuk membahas surat-surat masuk maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan karena menurut Peraturan Tata Tertib DPR bahwa di masa reses itu anggota DPR berkewajiban untuk melakukan kegiatan di dapilnya masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, dikutip Senin (9/11/2026).
Selain menunggu berakhirnya masa reses, Dasco menyebut DPR belum memperoleh salinan lengkap putusan MA. Kondisi tersebut membuat parlemen belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai substansi maupun tindak lanjut keputusan tersebut.
“Nah, oleh karena itu DPR juga belum melihat bahwa keputusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan,” kata Dasco.
Di sisi lain, Kemendikdasmen juga belum menjalankan proses lanjutan atas putusan yang berkaitan dengan pembatalan, penarikan, hingga pemusnahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan belum ada perkembangan hukum maupun pembahasan internal kementerian terkait pelaksanaan keputusan tersebut hingga Jumat (6/11/2026).
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” ujar Abdul Mu’ti.
Ketika kembali ditanya mengenai pembahasan di lingkungan kementerian, Mu’ti menegaskan bahwa belum ada proses yang dilakukan.
“Belum ada, belum ada,” katanya.
Batas Pelaksanaan Putusan 14 Hari Kerja
Persoalan tindak lanjut putusan MA ini juga berkaitan dengan batas waktu pelaksanaan putusan pengadilan. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026, pelaksanaan putusan MA terkait suket ijazah Gibran harus dilakukan dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.
Putusan MK tersebut mengubah ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perubahan itu memangkas tenggat pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, dari sebelumnya 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja.
Dengan belum adanya langkah konkret dari DPR maupun Kemendikdasmen, tindak lanjut putusan MA terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran masih menjadi perhatian publik.
