JAKARTA, Cobisnis.com – Penanganan insiden kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendapat apresiasi dari Koordinator Komunitas Pengguna Kapal Penyeberangan Nusantara (KPK-PN), Maruly Hendra Utama.
Menurutnya, penanganan insiden kapal terbakar tidak dapat dinilai hanya dari kondisi akhir kapal, tetapi harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan prioritas penyelamatan jiwa, keamanan pelayaran, mitigasi risiko lingkungan, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan investigasi.
Maruly yang pernah mengikuti pelatihan HSE dan K3 menilai, langkah tanggap darurat yang dilakukan ASDP, sebagaimana informasi yang disampaikan kepadanya, menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai risiko secara bersamaan.
Dalam situasi kebakaran kapal, keputusan yang terburu-buru justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak memperhitungkan kondisi kapal, keselamatan awak dan penumpang, serta dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan.
“Dalam situasi darurat seperti kebakaran KMP Batumandi, ukuran paling mendasar adalah bagaimana keselamatan jiwa diprioritaskan dan risiko lanjutan dikendalikan. Penanganan tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus memperhitungkan keamanan alur pelayaran, potensi pencemaran laut, kondisi kapal, dan kebutuhan investigasi. Dari perspektif itu, langkah-langkah tanggap darurat ASDP patut diapresiasi,” ujar Maruly Hendra Utama.
Menurut Maruly, keselamatan manusia harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam setiap insiden pelayaran. Penyelamatan penumpang dan awak kapal membutuhkan kesiapan alat keselamatan, kemampuan kru menjalankan prosedur evakuasi, komunikasi yang efektif, serta koordinasi dengan unsur penyelamat dan pihak berwenang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh KPK-PN, bahwa seluruh penumpang KMP Batumandi berhasil dievakuasi, meskipun tiga orang dilaporkan mengalami cedera dan mendapatkan penanganan medis. Apabila data tersebut telah dikonfirmasi secara resmi, capaian itu menjadi aspek penting yang patut diapresiasi dalam evaluasi penanganan darurat.
“Penyelamatan jiwa merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Ketika penumpang berhasil dievakuasi dan mendapatkan pertolongan medis, hal tersebut menjadi bagian penting dari keberhasilan respons darurat. Kita harus memberikan apresiasi kepada awak kapal dan seluruh unsur yang terlibat, sekaligus memastikan evaluasi dilakukan agar kesiapsiagaan semakin kuat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan evakuasi tidak terjadi secara terpisah dari kesiapan operasional perusahaan. Latihan keselamatan, pemahaman awak kapal terhadap prosedur darurat, serta kesiapan peralatan penyelamatan merupakan unsur penting yang menentukan respons ketika terjadi kebakaran.
Maruly menjelaskan, penanganan kapal yang terbakar memerlukan pertimbangan lokasi yang cermat. Kapal yang berada di dermaga atau di dalam kolam pelabuhan dapat menimbulkan risiko tambahan terhadap fasilitas pelabuhan, kapal lain, petugas, dan kelancaran arus keluar-masuk pelayaran.
Dalam kondisi tertentu, penanganan di perairan yang aman dan tidak mengganggu alur pelayaran dapat menjadi pilihan yang lebih tepat, sepanjang didukung penilaian risiko oleh pihak yang berwenang. Lokasi tersebut juga perlu memungkinkan akses bagi kapal bantuan, petugas pemadam kebakaran, tim medis, dan unsur penyelamat lainnya.
“Keputusan mengenai lokasi penanganan kapal terbakar bukan perkara sederhana. Ada aspek keselamatan manusia, potensi rambatan kebakaran, stabilitas kapal, kondisi angin dan arus, serta kelancaran operasional pelabuhan. Karena itu, lokasi harus ditentukan berdasarkan kondisi aktual dan penilaian teknis, bukan semata-mata pertimbangan kemudahan,” jelasnya.
Menurut Maruly, apabila kapal dapat ditangani di perairan yang relatif aman dan tidak menghambat lalu lintas kapal, pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi risiko terhadap aktivitas pelabuhan. Kedekatan dengan daratan juga dapat mempermudah akses bantuan, asalkan tidak menimbulkan bahaya baru.
Ia menegaskan bahwa ketepatan keputusan operasional harus dinilai berdasarkan informasi kondisi lapangan yang tersedia pada saat kejadian. Penilaian setelah peristiwa berlangsung tidak seharusnya mengabaikan keterbatasan dan risiko yang harus dihadapi petugas ketika mengambil keputusan dalam situasi darurat.
Maruly juga menjelaskan bahwa kapal dapat terbalik atau tenggelam ketika daya apung dan stabilitasnya tidak lagi mampu menopang kondisi kapal beserta beban yang bekerja padanya.
Dalam kasus kapal yang terbakar, terdapat sejumlah kemungkinan teknis yang perlu diperiksa. Kebakaran berkepanjangan dapat merusak lambung dan sekat kedap air sehingga air laut masuk ke dalam kapal. Pada saat yang sama, air pemadam yang terkumpul di bagian tertentu dapat meningkatkan berat dan mengganggu keseimbangan kapal.
Faktor eksternal, seperti angin dan arus, juga dapat memperburuk kondisi kapal yang telah mengalami gangguan stabilitas. Sementara itu, kegagalan permesinan atau engine blackout dan kerusakan sistem kemudi dapat membatasi kemampuan kapal untuk mempertahankan posisi dan melakukan manuver.
“Apabila sebuah kapal akhirnya tenggelam setelah mengalami kebakaran, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seluruh penanganan daruratnya gagal. Harus dibedakan antara upaya menyelamatkan manusia, upaya mengendalikan kebakaran, dan kemampuan mempertahankan kondisi fisik kapal. Ketiganya berkaitan, tetapi memiliki indikator penilaian yang berbeda,” tegas Maruly.
Ia menekankan bahwa penjelasan tersebut bukan kesimpulan mengenai penyebab tenggelamnya KMP Batumandi. Penyebab pasti harus ditentukan melalui pemeriksaan teknis dan investigasi oleh pihak berwenang dalam hal ini adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dengan mempertimbangkan kondisi kapal, kronologi kebakaran, kerusakan struktur, stabilitas, serta faktor-faktor lain yang relevan.
Menurutnya, sikap yang objektif sangat diperlukan agar penilaian terhadap kinerja ASDP tidak dibangun berdasarkan asumsi yang belum terbukti. Evaluasi harus tetap dilakukan, tetapi kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kesalahan operasional harus didasarkan pada bukti.
Selain evakuasi dan pemadaman, Maruly memberikan perhatian pada langkah pencegahan pencemaran laut. Kapal yang terbakar berpotensi mengalami kebocoran bahan bakar, minyak pelumas, atau cairan lain yang dapat mencemari perairan apabila tidak diantisipasi.
Berdasarkan bahan keterangan yang disampaikan, ASDP mendapatkan dukungan dari pihak terkait, termasuk Pertamina di sekitar Pelabuhan Merak, untuk memasang oil boom dan menyiapkan oil skimmer di sekitar kapal.
Oil boom berfungsi membantu membatasi penyebaran minyak di permukaan air, sedangkan oil skimmer digunakan untuk mengumpulkan minyak yang mengapung. Efektivitas kedua peralatan tersebut tetap bergantung pada kondisi cuaca, arus, karakteristik tumpahan, dan kecepatan penanganan.
“Langkah antisipasi pencemaran harus diapresiasi karena risiko insiden kapal tidak berhenti pada kebakaran. Ada kemungkinan kebocoran minyak dan dampak terhadap lingkungan laut. Kesiapan oil boom dan oil skimmer merupakan bagian dari mitigasi yang penting, sepanjang ditempatkan dan dioperasikan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Maruly juga menilai bahwa persiapan melibatkan perusahaan penyelamatan kapal atau salvage company merupakan langkah penting untuk mengantisipasi penanganan lanjutan. Tim salvage memiliki peran dalam menilai kondisi kapal, merancang langkah pengamanan, menangani potensi kebocoran, serta mempersiapkan tindakan penyelamatan atau pengangkatan kapal apabila diperlukan.
Menurutnya, kesiapan tersebut menunjukkan bahwa respons darurat harus dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penyelamatan manusia, pengendalian kebakaran, mitigasi pencemaran, hingga penanganan kondisi kapal pascainsiden.
“Penanganan yang baik bukan hanya merespons bahaya yang sedang terjadi, tetapi juga mengantisipasi risiko berikutnya. Evakuasi, pengendalian kebakaran, perlindungan lingkungan, dan persiapan salvage merupakan rangkaian yang harus dikelola secara terkoordinasi,” katanya.
Maruly menegaskan bahwa penanganan pascakebakaran harus tetap memperhatikan aspek hukum dan kebutuhan investigasi. Kapal yang mengalami insiden dapat menyimpan bukti penting untuk mengetahui sumber api, pola penyebaran kebakaran, kondisi sistem keselamatan, dan kemungkinan faktor penyebab lainnya.
Karena itu, pemindahan kapal ke dermaga atau galangan tidak semestinya dilakukan tanpa penilaian dan koordinasi dengan pihak berwenang. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan, kondisi kapal, kebutuhan pemeriksaan, serta potensi risiko selama pemindahan.
Pengecualian dapat dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan manusia atau keadaan darurat lain yang membutuhkan tindakan segera. Dalam kondisi demikian, tindakan harus dilakukan berdasarkan kewenangan, penilaian risiko, dan dokumentasi yang memadai.
“Jangan sampai keinginan untuk segera memindahkan kapal justru mengabaikan keselamatan atau mengganggu proses investigasi. Namun, jika kapal menimbulkan ancaman serius terhadap jiwa manusia, tindakan darurat harus dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang. Yang terpenting, setiap keputusan mempunyai dasar teknis dan pertimbangan keselamatan yang jelas,” tegasnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjelaskan penyebab insiden secara transparan sekaligus menjadi dasar perbaikan bagi ASDP dan industri penyeberangan nasional. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pencarian kesalahan, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret untuk mencegah kejadian serupa.
Maruly mengingatkan bahwa KMP Batumandi merupakan bagian dari armada yang mendukung konektivitas antara Pulau Jawa dan Sumatra melalui Selat Sunda. Kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro) ini melayani angkutan penumpang dan kendaraan pada lintasan Merak–Bakauheni dan sebaliknya.
Berdasarkan data yang tercantum dalam bahan keterangan, KMP Batumandi dibangun melalui proyek yang didanai anggaran negara dengan nilai investasi sekitar Rp161 miliar, bersama kapal sejenis KMP Legundi dan KMP Sebuku. Kapal ini mulai dibangun sekitar 2013 dan mulai beroperasi pada 2015.
Kapal tersebut memiliki panjang sekitar 109,4 meter, lebar 19,6 meter, serta kapasitas yang dalam bahan keterangan disebut mencapai 626 penumpang dan sekitar 130 kendaraan. Data teknis dan kapasitas tersebut perlu dirujuk kembali pada dokumen resmi kapal sebelum dipublikasikan.
Menurut Maruly, keberadaan kapal buatan galangan nasional menjadi bagian dari perkembangan industri maritim Indonesia yang perlu dijaga melalui pengoperasian, pemeliharaan, dan penerapan standar keselamatan yang konsisten.
“KMP Batumandi merupakan bagian dari infrastruktur konektivitas nasional. Kita tentu berharap setiap aset transportasi yang dibangun dengan dukungan negara dapat beroperasi secara aman dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketika insiden terjadi, keselamatan manusia harus didahulukan, penanganan harus profesional, dan penyebabnya harus diungkap berdasarkan fakta,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa insiden kebakaran tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kelemahan desain atau kualitas pembangunan kapal. Penilaian mengenai aspek teknis tersebut harus menunggu hasil pemeriksaan yang kompeten.
Maruly menegaskan bahwa memberikan apresiasi terhadap respons ASDP tidak berarti menutup ruang evaluasi. Sebaliknya, apresiasi terhadap langkah penyelamatan dan mitigasi yang dilakukan perlu diikuti pemeriksaan menyeluruh agar setiap kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki.
Ia mendorong seluruh operator penyeberangan untuk memperkuat latihan keadaan darurat, memastikan kesiapan alat keselamatan, meningkatkan kompetensi awak kapal, serta menyempurnakan prosedur penanganan kebakaran dan pencemaran laut.
“ASDP patut mendapatkan apresiasi atas langkah-langkah tanggap darurat yang telah dilakukan sebagaimana informasi yang tersedia. Namun, apresiasi dan evaluasi harus berjalan beriringan. Kita perlu menghargai upaya penyelamatan, mendukung investigasi yang objektif, dan memastikan setiap rekomendasi keselamatan benar-benar diterapkan,” tutup Maruly Hendra Utama.
Bagi KPK-PN, insiden KMP Batumandi menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama secara komprehensif antara operator kapal, awak kapal, regulator, otoritas pelabuhan, tim penyelamat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Penanganan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada keselamatan menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan nasional.
