JAKARTA, Cobisnis.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta institusi terkait mengevaluasi proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp14,7 miliar yang dikaitkan dengan perusahaan milik Raffi Ahmad. Langkah tersebut diperlukan untuk menilai apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, evaluasi perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan untuk melihat ada atau tidaknya indikasi pelanggaran hukum.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” ujar Budi Prasetyo.
Ia menegaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa oleh institusi terkait. Pemeriksaan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.
Kasus ini berkaitan dengan temuan mengenai penggunaan dana APBN untuk proyek yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad. Nilai proyek yang menjadi perhatian mencapai sekitar Rp14,7 miliar.
Dugaan konflik kepentingan juga menjadi bagian yang perlu dicermati dalam persoalan tersebut. Namun, KPK belum menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.
Karena itu, evaluasi proses pengadaan menjadi penting untuk melihat apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan. Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan KPK tersebut menegaskan bahwa temuan terkait pengadaan belum otomatis membuktikan adanya korupsi. Penilaian lebih lanjut masih bergantung pada hasil evaluasi dan indikasi yang ditemukan.
KPK menyatakan akan melihat apakah terdapat unsur pidana dari temuan tersebut. Hingga tahap itu dilakukan, dugaan konflik kepentingan maupun dugaan korupsi tetap perlu ditempatkan sebagai persoalan yang masih harus ditelusuri.
