JAKARTA, Cobisnis.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah oknum jenderal.
Syahganda menilai penanganan kasus tersebut menjadi pesan bahwa setiap orang harus tunduk pada aturan hukum. Ia menyebut Presiden Prabowo ingin mengubah paradigma hukum yang selama ini dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Menurut Syahganda, pengungkapan kasus tersebut juga menjadi pengingat bagi para pejabat dan birokrat. Ia mengatakan fasilitas yang dinikmati para penyelenggara negara pada dasarnya berasal dari rakyat.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin menempatkan petani dan nelayan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Kedua kelompok tersebut disebut sebagai pahlawan bangsa karena terus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Syahganda kemudian mengaitkan komitmen pemerintah dengan sejumlah program yang dijalankan pada masa pemerintahan Prabowo. Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial, Cek Kesehatan Gratis, hingga perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, ia menyebut pemerintah telah memangkas sejumlah aturan yang sebelumnya dinilai berbelit. Salah satu perubahan yang disampaikan adalah penyederhanaan proses mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada,” ujar Syahganda.
Ia juga menyampaikan klaim bahwa dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas. Selain itu, produksi beras disebut berada pada level tertinggi dalam sejarah dan cadangan beras nasional mencapai posisi terkuat.
Syahganda menegaskan bahwa berbagai agenda pemerintah masih membutuhkan dukungan dan persatuan masyarakat. “Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” katanya.
