JAKARTA, Cobisnis.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Menurutnya, mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting turut memperbesar tekanan publik.
Hasto mengatakan PDIP terus membangun komunikasi politik dengan berbagai fraksi di DPR RI. Ia menilai perkembangan kasus dugaan penyadapan tersebut membuat desakan dari masyarakat semakin kuat.
“PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Hasto dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/11/2026).
Ia juga menyebut komunikasi politik di antara delapan fraksi DPR RI terus berlangsung secara intensif setelah isu penyadapan mencuat.
Menurut Hasto, pembahasan tersebut masih berjalan dan persoalan yang berkembang saat ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
“Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” ucap dia.
Hasto Persoalkan Legitimasi Gibran
Selain menyinggung dugaan penyadapan, Hasto turut mempertanyakan legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia menyampaikan sejumlah catatan yang menurutnya berkaitan dengan proses pencalonan hingga pemenuhan persyaratan jabatan.
Salah satu hal yang disorot adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Selain itu, Hasto juga menyinggung persoalan persyaratan pendidikan dan ketentuan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.
“Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.
Hasto kemudian menyimpulkan bahwa persoalan-persoalan tersebut, menurut pandangannya, telah memengaruhi legitimasi kepemimpinan Gibran.
“Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” kata Hasto.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap politik PDIP dalam menanggapi polemik dugaan penyadapan dan persoalan legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
