JAKARTA, Cobisnis.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Penerbitan aturan tersebut berlangsung menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketentuan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan tersebut mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Ia juga menyebut rencana sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan pada 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan ketentuan dalam aturan tersebut.
Salah satu perubahan penting berkaitan dengan komposisi anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Kini, anggota majelis dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Selain itu, aturan baru membatasi pihak yang dapat mengajukan banding. Jika sebelumnya pelanggar, pasangan, anak, dan orang tua dapat mengajukan banding, kini hak tersebut hanya diberikan kepada pelanggar.
Perubahan lainnya menyangkut pelaksanaan sidang etik. Terduga pelanggar kini dapat mengikuti persidangan secara langsung maupun melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
Batas waktu penempatan khusus atau patsus juga mengalami perubahan. Ketentuan sebelumnya maksimal 30 hari kerja kini menjadi paling lama 20 hari kalender.
Polri turut mengubah ketentuan mengenai waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Batas waktu yang sebelumnya dihitung berdasarkan hari kerja kini menggunakan hari kalender, sehingga Sabtu dan Minggu ikut diperhitungkan.
Sementara itu, perubahan juga menyentuh persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Penerbitan aturan baru ini berlangsung ketika Polri menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Dua tersangka, Ahrie Sonta dan Eko Hadi, sebelumnya telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.













