JAKARTA, Cobisnis.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu perdebatan di lingkungan perguruan tinggi. Polemik muncul setelah Universitas Hasanuddin menjalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area kampus.
Langkah tersebut menjadikan Unhas sebagai kampus negeri pertama yang mendukung operasional dapur MBG. Selain itu, pemerintah menilai kebijakan itu dapat memperkuat pelayanan masyarakat.
Namun, sejumlah perguruan tinggi mulai menyampaikan keberatan. Banyak akademisi menilai kampus harus tetap fokus pada pendidikan dan riset.
Universitas Indonesia menjadi salah satu kampus yang terbuka menyuarakan kritik. Pihak universitas menilai mahasiswa sudah mampu menentukan kebutuhan konsumsi secara mandiri.
Karena itu, UI menolak konsep kampus sebagai pengelola dapur umum. Kampus khawatir program tersebut mengganggu fungsi utama pendidikan tinggi.
Selain itu, pihak universitas meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut lebih mendalam. Mereka menilai penggunaan fasilitas kampus untuk dapur MBG perlu pertimbangan matang.
Pandangan serupa juga datang dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. UII menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab utama pada pendidikan dan pengembangan ilmu.
Sementara itu, pemerintah terus mendorong perluasan program MBG di berbagai daerah. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat melalui dukungan lintas sektor.
Meski demikian, perdebatan mengenai peran kampus dalam program MBG diperkirakan masih terus berlanjut. Akademisi berharap pemerintah tetap menjaga batas fungsi universitas sebagai pusat intelektual.
