JAKARTA, Cobisnis.com – Otoritas Israel membatasi akses warga Palestina untuk melaksanakan salat Idulfitri di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur, dengan alasan situasi keamanan yang masih memanas.
Kebijakan ini langsung memengaruhi jalannya perayaan Idulfitri di kawasan tersebut. Tradisi salat berjamaah di salah satu situs suci umat Islam itu tidak dapat dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah warga Palestina kemudian memilih berkumpul di area sekitar Kota Tua. Mereka tetap menjalankan ibadah di lokasi terdekat yang masih bisa dijangkau sebagai bentuk upaya mempertahankan tradisi.
Pengamanan di lapangan terlihat diperketat. Aparat Israel ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mengontrol pergerakan massa dan membatasi potensi kerumunan besar.
Dalam beberapa kejadian sebelumnya, tindakan pengendalian massa dilakukan dengan penggunaan alat seperti gas air mata dan granat kejut. Hal ini menambah ketegangan di tengah suasana hari raya.
Dampak pembatasan tidak hanya dirasakan secara sosial, tetapi juga ekonomi. Aktivitas perdagangan di sekitar Kota Tua ikut terhenti karena sebagian besar toko tidak diizinkan beroperasi.
Para pelaku usaha lokal kehilangan momen penting yang biasanya menjadi puncak penjualan tahunan. Idulfitri yang identik dengan lonjakan konsumsi justru berubah menjadi periode sepi transaksi.
Penutupan akses ke Masjid Al-Aqsa selama Ramadan tercatat telah berlangsung lebih dari dua pekan. Kondisi ini membatasi aktivitas ibadah harian yang biasanya meningkat di bulan suci.
Reaksi internasional pun muncul, salah satunya dari Liga Arab. Organisasi tersebut menilai pembatasan tersebut melanggar kesepakatan lama terkait pengelolaan situs suci di Yerusalem.
Menurut mereka, tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional yang mengatur wilayah pendudukan. Status Yerusalem Timur masih menjadi isu sensitif dalam konflik berkepanjangan.
Liga Arab juga menegaskan bahwa pengelolaan Masjid Al-Aqsa berada di bawah otoritas Wakaf Islam. Hal ini menjadi dasar penolakan terhadap intervensi yang membatasi akses ibadah.
Peristiwa ini menunjukkan bagaimana dinamika konflik berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Momentum keagamaan yang seharusnya berlangsung khidmat justru dibayangi pembatasan.
