JAKARTA, Cobisnis.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut berasal dari 17.108 penindakan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah penindakan itu meningkat 79,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan upaya pemerintah dalam menertibkan peredaran rokok ilegal.
Menurut Suahasil, penindakan rokok ilegal penting untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau dalam negeri. Peredaran produk tanpa membayar cukai dinilai dapat menekan produsen yang menjalankan kewajibannya kepada negara.
“Kenapa ini penting? Karena kalau rokok itu ilegal, maka pabrik rokok yang legal akan mendapatkan tekanan. Ada yang legal bayar cukai, yang tidak legal tidak bayar cukai. Maka pabrik yang legal akan dirugikan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia juga menyebut pertumbuhan produksi rokok Golongan II sebesar 11,6 persen sebagai salah satu indikator keberhasilan penindakan. Namun, angka tersebut disampaikan sebagai cerminan perkembangan industri setelah upaya penertiban dilakukan.
Suahasil menegaskan penertiban rokok ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum. Pasalnya, rokok termasuk barang kena cukai sehingga setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan pembayaran cukai.
“Jadi ini penting karena rokok adalah termasuk barang kena cukai, sehingga kita ingin memastikan bahwa ketaatan kepada pembayaran cukai,” ujarnya.
Pemerintah menilai kepatuhan pembayaran cukai berpengaruh terhadap persaingan di industri hasil tembakau. Produsen legal yang membayar cukai berpotensi dirugikan ketika harus bersaing dengan produk ilegal yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.
Dengan 1,7 miliar batang rokok ilegal yang diamankan hingga Oktober, penindakan menjadi salah satu langkah Bea Cukai menjaga penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.
