JAKARTA, Cobisnis.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan arahan kepada Gibran untuk menempuh jalur hukum tersebut. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut persoalan ijazah Gibran sudah tidak memiliki jalur hukum lanjutan melalui PTUN.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” imbuh dia.
Menurut Syahganda, penjelasan Yusril dapat dipahami sebagai gambaran pandangan hukum pemerintah terkait polemik ijazah Gibran. Sebab, Yusril merupakan pejabat yang menangani bidang hukum di kabinet pemerintahan Prabowo.
Atas dasar itu, ia kembali menegaskan bahwa Prabowo tidak mungkin meminta Gibran melanjutkan upaya hukum melalui PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan bahwa dirinya mendapat saran dari Prabowo untuk memperjuangkan persoalan keabsahan ijazah SMA melalui PTUN.
Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.
