• © Copyright 2025 Cobinis.com – All Right Reserved
Saturday, November 21, 2026
Cobisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
No Result
View All Result
Cobisnis
No Result
View All Result
Home News

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

Hidayat Taufik by Hidayat Taufik
November 20, 2026
in News
0
Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

JAKARTA, Cobisnis.com – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, mengkritik sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah tidak masuknya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam daftar tindak pidana yang dapat ditangani melalui undang-undang tersebut.

Padahal, menurut Yunus, pencucian uang merupakan kejahatan yang perlu ditelusuri dan dipulihkan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya nilai uang.

“Dirty money is dirty money. Whatever the amount,” ujar Yunus dalam Obrolan Newsroom (ONR), Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, UU Perampasan Aset saat ini hanya mencakup tujuh kategori tindak pidana. Kategori tersebut meliputi korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas.

Yunus menilai, tidak masuknya TPPU berpotensi membatasi upaya negara dalam mengejar aset hasil kejahatan.

“TPPU pun dikeluarkan. Menarik ini kalau orang melakukan tindak pidana asal narkotika, korupsi, kalau dia cuci uang, cuci uangnya enggak bisa dikejar dengan undang-undang ini (Perampasan Aset),” tegasnya.

Selain itu, Yunus turut mengkritik batas minimal nilai aset yang dapat dirampas tanpa putusan pidana, yakni Rp1 miliar.

Menurutnya, angka tersebut terlalu tinggi karena berpotensi membuat aset hasil kejahatan di bawah nilai tersebut tidak dapat dijangkau melalui mekanisme tersebut.

Ia menyebut, usulan awal batas minimal nilai aset yang pernah diajukan hanya sebesar Rp100 juta.

Yunus juga menilai penggunaan pendekatan daftar tindak pidana atau list of crime membuat cakupan undang-undang menjadi terbatas.

Sebab, masih banyak tindak pidana lain seperti penipuan dan kejahatan lingkungan hidup yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran serta pemulihan aset.

Karena itu, ia menilai ketentuan dalam UU Perampasan Aset perlu diperhatikan agar upaya pengembalian aset hasil kejahatan dapat menjangkau lebih banyak jenis tindak pidana.

Tags: cobisnis.comKorupsiPPATKTPPUUU Perampasan AsetYunus Husein

Related Posts

Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka...

Persib Pesta Gol di ASEAN Club Championship, Kini Hadapi Bali United

Persib Pesta Gol di ASEAN Club Championship, Kini Hadapi Bali United

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Persib Bandung meraih kemenangan besar saat menjamu Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship. Bermain di Stadion...

Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 Tekankan Pentingnya Hak Anak

Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 Tekankan Pentingnya Hak Anak

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Hari Anak Sedunia atau World Children's Day diperingati setiap 20 November. Pada 2026, peringatan ini mengangkat tema...

BRIN Ingatkan Pemindahan Badak Jawa Butuh Kajian Mendalam

BRIN Ingatkan Pemindahan Badak Jawa Butuh Kajian Mendalam

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wanda Kuswanda, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memindahkan badak Jawa...

Prabowo Kumpulkan Pimpinan Parpol, Kepala Bakom Tak Melihat Perwakilan PSI

Prabowo Kumpulkan Pimpinan Parpol, Kepala Bakom Tak Melihat Perwakilan PSI

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengaku tidak melihat perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam...

Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Auto Draft

Harga Emas Antam Hari Ini 20 November 2026 Turun, Ini Daftar Perubahannya

November 20, 2026
Besok 21 November Hari Televisi Sedunia, Ini Sejarah Perkembangan Televisi

Besok 21 November Hari Televisi Sedunia, Ini Sejarah Perkembangan Televisi

November 20, 2026
YCAB

Dorong UMKM Milik Perempuan Naik Kelas, Maybank Indonesia dan YCAB Gelar HERPower Empowering Day

November 20, 2026
Hari Anak Sedunia 20 November, Ini Sejarah dan Hak Anak yang Perlu Dijaga

Hari Anak Sedunia 20 November, Ini Sejarah dan Hak Anak yang Perlu Dijaga

November 20, 2026
Nama Dasco Terseret Isu Kasino Kamboja, Begini Klarifikasinya

Dasco dan Sjafrie Bertemu Tertutup di DPR, Ini yang Mereka Bahas!

November 20, 2026
Besok! Guns N’ Roses Konser di Jakarta, Axl Rose dan Slash Kembali ke GBK

Besok! Guns N’ Roses Konser di Jakarta, Axl Rose dan Slash Kembali ke GBK

November 20, 2026
Hari Anak Sedunia 20 November, Ini Sejarah dan Hak Anak yang Perlu Dijaga

Hari Anak Sedunia 20 November, Ini Sejarah dan Hak Anak yang Perlu Dijaga

November 20, 2026
Jensen Huang Terancam Diganti? Nvidia Dekati Bos Arm Rene Haas

Jensen Huang Terancam Diganti? Nvidia Dekati Bos Arm Rene Haas

November 20, 2026
">
  • Redaksi
  • Profil
  • Media Kit
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi & Bisnis
  • Nasional
  • Industri
  • Lifestyle
  • Humaniora
  • Kesehatan & Olahraga
  • Startup Center
  • Foto
  • Youtube

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved