JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah diminta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah mengatakan, karhutla harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penanganan sejak dini dinilai penting agar api tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat.
“Kami memantau adanya karhutla di sejumlah daerah. Ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur.
Jangan sampai kebakaran semakin meluas dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” kata Rina dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Menurut Rina, dampak karhutla tidak sebatas kerusakan lingkungan. Asap yang muncul akibat kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat aktivitas serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga di sekitar lokasi terdampak.
Atas kondisi itu, Rina meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan dan mempercepat respons ketika titik kebakaran mulai ditemukan.
Penanganan karhutla juga perlu dilakukan secara konsisten karena bencana tersebut berulang setiap tahun.
Rina turut meminta aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas apabila hasil penyelidikan menemukan adanya kesengajaan dalam peristiwa kebakaran.
“Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago sebelumnya mengungkapkan enam provinsi yang saat ini masuk dalam kategori wilayah paling rawan karhutla.
Enam provinsi tersebut meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau.
Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan lain, termasuk Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah mencatat luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai sekitar 107.000 hektare sejak awal Agustus 2026.
Kondisi tersebut berlangsung ketika Indonesia menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga September atau bahkan Oktober.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah telah menyiagakan 43 helikopter di sejumlah wilayah terdampak.
Selain itu, sekitar 10 hingga 15 pesawat sayap tetap atau fixed wing turut digunakan untuk mendukung operasi pemadaman.
Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah untuk membantu mengendalikan penyebaran kebakaran.
Penanganan dari jalur darat tetap dilakukan dengan memperkuat personel serta menambah peralatan di lokasi kebakaran.
Upaya tersebut menjadi semakin penting di wilayah yang mulai menghadapi keterbatasan pasokan air.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh langkah penanganan karhutla dapat berlangsung secara cepat, terarah, dan efektif.
