JAKARTA, Cobisnis.com – Indonesia diusulkan memiliki tiga wakil presiden (wapres) yang berkantor di wilayah berbeda. Gagasan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin di tengah perbincangan mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sultan mengusulkan agar para wakil presiden ditempatkan di Papua, Kalimantan, dan Sumatra. Menurutnya, pembagian wilayah tersebut dapat membuat kepemimpinan nasional lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Ia menilai Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dan kondisi sosial yang beragam. Setiap kawasan, baik Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur, memiliki karakter, kebutuhan, serta tantangan pembangunan yang berbeda.
“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis.
Menurut Sultan, pembangunan daerah masih membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah pusat. Karena itu, ia menilai jumlah wakil presiden dapat disiapkan lebih dari satu atau maksimal tiga orang.
Sultan juga berharap para wakil presiden dapat membantu presiden mengawal pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, mereka diharapkan memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mengawasi kinerja kepala daerah di wilayah masing-masing.
“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” demikian pernyataan Sultan.
Ia mengakui gagasan tersebut bukan usulan baru. Namun, Sultan menilai wacana itu masih relevan untuk dibahas di tengah dinamika pembicaraan mengenai posisi wakil presiden.
Meski demikian, usulan tersebut masih berupa gagasan dan belum menjadi kebijakan pemerintah. Realisasinya juga berkaitan dengan aturan ketatanegaraan yang berlaku.
Dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia juga menilai usulan tiga wakil presiden bertentangan dengan ketentuan konstitusi tersebut. <Cite refs={[“turn338741search0”]}/>
Dengan demikian, gagasan penambahan jumlah wakil presiden tidak cukup hanya melalui keputusan politik. Perubahan tersebut memerlukan pembahasan serius terkait konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia.











