JAKARTA, Cobisnis.com — Ketegangan antara kelompok bersenjata Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali meningkat setelah serangan terhadap bandara Riyadh pada Sabtu (10/10/2026). Insiden tersebut menambah daftar serangan yang terjadi sejak awal Oktober 2026.
Konflik kedua pihak telah berlangsung selama bertahun-tahun. Untuk memahaminya, perlu dibedakan antara kelompok Houthi, pemerintah Yaman, dan Arab Saudi karena ketiganya merupakan pihak yang berbeda dalam konflik tersebut.
Houthi merupakan kelompok bersenjata yang muncul di wilayah pegunungan Saada, Yaman utara, pada 1990-an. Menurut laporan Al Jazeera, pemberontakan terhadap pemerintah mulai berkembang pada awal 2000-an, sebelum perlawanan semakin meluas pada 2014.
Pada Januari 2015, kelompok Houthi mengambil alih istana kepresidenan di Sanaa. Langkah tersebut memaksa Presiden Yaman saat itu, Abd-Rabbu Mansour Hadi, meninggalkan ibu kota dan melarikan diri ke Aden, wilayah selatan negara tersebut.
Hadi kemudian pindah ke Arab Saudi dan menjalankan pemerintahan dari pengasingan hingga mengundurkan diri pada 2022.
Keterlibatan Arab Saudi dalam Konflik Yaman
Keterlibatan Arab Saudi semakin besar pada Maret 2015 ketika Riyadh memimpin koalisi militer untuk melawan Houthi. Operasi tersebut bertujuan memulihkan pemerintahan Hadi yang diakui secara internasional.
Sebaliknya, kelompok Houthi menilai serangan koalisi sebagai upaya mendukung pemerintah Yaman yang mereka lawan. Sejak itu, pertempuran berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang melibatkan serangan rudal dan pesawat nirawak ke wilayah Arab Saudi.
Pada 2022, kedua pihak menjalani proses mediasi yang menghasilkan upaya gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut tidak menyelesaikan seluruh persoalan politik dan militer di Yaman.
Perang berkepanjangan juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Sekitar 22 juta warga Yaman dilaporkan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik, kerusakan fasilitas kesehatan, dan terganggunya akses terhadap air bersih.
Krisis tersebut turut meningkatkan penyebaran penyakit, termasuk kolera, yang menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat di negara itu.
Setelah Hadi mengundurkan diri pada 2022, dibentuk Dewan Pimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council (PLC). Lembaga beranggotakan delapan orang itu bertugas mengelola urusan politik, keamanan, dan militer, sekaligus mendorong perundingan menuju perdamaian permanen.
Dewan tersebut dipimpin Rashad al-Alimi, mantan menteri dalam negeri pada masa pemerintahan Ali Abdullah Saleh. PLC memperoleh dukungan dari Arab Saudi dan sekutunya.
Di sisi lain, kelompok Houthi mendapatkan dukungan Iran dalam menghadapi koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Persaingan kepentingan regional ini turut memperumit upaya penyelesaian konflik.
Konflik Kembali Meningkat pada 2026
Ketegangan kembali memburuk pada Juli 2026 setelah kesepakatan gencatan senjata dilaporkan runtuh. Sejak awal September, pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi kembali terlibat pertempuran dengan Houthi di sejumlah wilayah, termasuk Marib, Taiz, Lahj, al-Jawf, dan al-Bayda.
Dalam perkembangan konflik tersebut, Houthi dilaporkan merebut Kota Mocha di pesisir Laut Merah. Wilayah ini memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan jalur pelayaran dan akses menuju Selat Bab al-Mandeb.
Kelompok Houthi disebut ingin memperbesar pengaruh politik dan kekuasaannya di Yaman. Dengan jumlah anggota yang diperkirakan mencapai 350.000 orang pada 2025, kelompok tersebut telah menguasai sebagian wilayah negara itu.
Selain memperluas kekuasaan, Houthi juga menginginkan berakhirnya blokade Arab Saudi. Mereka berupaya memperoleh kendali yang lebih luas atas wilayah Yaman, termasuk sumber pendapatan minyak dan gas, sebagaimana dilaporkan BBC.
Laut Merah dan Pasokan Minyak Jadi Sasaran
Perselisihan kedua pihak kini turut berdampak pada jalur perdagangan dan energi global. Kelompok Houthi dilaporkan membatasi pelayaran kapal-kapal Arab Saudi yang memanfaatkan Laut Merah sebagai jalur alternatif Selat Hormuz.
Pada pertengahan September 2026, sebuah drone dilaporkan menyerang pipa minyak Timur-Barat milik Arab Saudi. Serangan tersebut bertujuan mengganggu jalur ekspor minyak negara itu dan berkontribusi terhadap kenaikan harga minyak dunia hingga melampaui USD 100 per barel, menurut informasi dalam laporan yang dikutip.
Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional bersama Arab Saudi kemudian meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlibat dalam upaya menyerang Houthi.
Namun, Trump tidak mengambil langkah tersebut setelah kelompok Houthi menyatakan kesediaannya untuk tidak menyerang aset-aset milik Amerika Serikat.
Hingga Oktober 2026, konflik Houthi dan Arab Saudi masih menjadi bagian dari persoalan keamanan Timur Tengah. Persaingan kekuasaan di Yaman, dukungan negara-negara regional, serta ancaman terhadap jalur pelayaran dan pasokan energi membuat penyelesaian konflik semakin kompleks.
