JAKARTA, Cobisnis.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum memiliki anggaran untuk memasang kamera CCTV di seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) pada 2026.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR, Senin (28/9/2026).
Pembahasan mengenai CCTV muncul setelah DPR menyoroti temuan rumah dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Prana Putra Sohe mengatakan teknologi keamanan semestinya menjadi bagian dari pembenahan sistem pemasyarakatan.
“Padahal saya selalu menyampaikan ini setahun yang lalu terhadap Bapak. Bapak mesti ingat, teknologi, teknologi selalu saya sampaikan,” ujar Prana di Gedung DPR, Senayan, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (29/9/2026).
Prana menilai kasus di Lapas Cibinong perlu menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di lingkungan pemasyarakatan secara menyeluruh.
“Dan kejadian ini, Pak, akhirnya tabir kebobrokan daripada pemasyarakatan ini terbuka semua, Pak. Kejadian Cibinong ini tidak hanya satu di Cibinong, tapi hampir di semua lapas. Ada semua. Ya mungkin sewanya Rp 15 sampai Rp 30-40 juta ya,” sambungnya.
Menurut Prana, pembenahan tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga sistem keamanan, kepegawaian, hingga pelayanan di lapas dan rutan.
“Jadi nanti orang menganggap bahwa Komisi XIII enggak ada kerja selama ini. Tolong Pak Dirjen. Jadi lakukanlah pembenahan secara menyeluruh. Sentuh itu teknologi. semuanya, sistem keamanannya, sistem kepegawaiannya ya, pelayanannya,” kata Prana.
Ia juga mendorong Ditjen Pemasyarakatan mengutamakan pengadaan yang mendukung pengawasan dan keamanan.
“Jadi ini harus diubah, Pak Dirjen. Ya, jangan uangnya untuk pengadaan-pengadaan hal yang kurang bermanfaat.
Tapi kalau Bapak sentuh teknologi, insya Allah, Pak. Coba kita lihat PT Kereta Api. Dulu gimana PT Kereta Api. Sekarang hebat luar biasa. Masa Pemasyarakatan tidak bisa?” tukasnya.
Mashudi menjelaskan bahwa Ditjen Pemasyarakatan sebenarnya telah memiliki rencana untuk memperkuat sistem pengawasan elektronik di lapas dan rutan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala pada 2026.
“Namun sampai tahun ini, secara jujur, kami bukan mengeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada. Kita mau rencanakan mau kita pasang semuanya,” kata Mashudi.
Ia mengatakan sejumlah kepala lapas dan rutan bahkan berupaya memenuhi kebutuhan CCTV dengan menggunakan dana pribadi.
“Tapi kami tidak mengeles apa pun bentuknya. Kami daripada masing-masing kalapas berupaya, ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan,” ucap Mashudi.
Mashudi juga menyebut pihaknya memiliki rencana membangun pusat kendali atau command center untuk mendukung pengawasan di seluruh lapas dan rutan.
“Kami ingin juga sentral command center yang ada kita lakukan. Namun tahun 2026, secara jujur tidak ada anggaran yang besar. Ini yang menjadikan hambatan keinginan kami, ya kan kita semuanya 2026 ada,” imbuh dia.
