JAKARTA, Cobisnis.com – Badan Gizi Nasional atau BGN mengancam akan memutus kerja sama dengan yayasan yang dinilai hanya meminta setoran kepada mitra tanpa terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra dan yayasan di beberapa titik. Salah satunya, ada yayasan yang meminta potongan meski tidak ikut menyelenggarakan program.
“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut off namanya, akan kita amputasi semua,” tegas Sudaryono.
BGN menerima laporan adanya mitra yang diminta memberikan setoran kepada yayasan sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 per porsi. Menurut Sudaryono, praktik tersebut berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
“Ada mitra, dia dipotong 1.500, ada yang dipotong 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” jelasnya.
Sudaryono mengatakan BGN sedang melakukan pembenahan tata kelola program. Salah satunya dengan memperbarui Perjanjian Kerja Sama atau PKS dengan mitra dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Pembaruan tersebut ditujukan untuk menghilangkan potongan yang tidak diperlukan serta mencegah yayasan yang dinilai merugikan mitra dalam pelaksanaan MBG. BGN juga menemukan adanya konflik antara mitra yang mengeluarkan modal dan yayasan.
“Pada praktiknya ini kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya. Yayasan itu kemudian tidak nyambung sama mitranya,” kata Sudaryono.
Selain pembaruan PKS, BGN mengatur ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi. BGN juga memperjelas jam kerja kepala dapur serta menyediakan sejumlah kanal untuk pengaduan dan laporan.
Sudaryono menegaskan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki mekanisme program yang dinilai belum optimal. Sementara hal yang sudah berjalan baik akan tetap diperkuat.
“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar proses pembenahan tata kelola MBG dapat berjalan. Menurutnya, perbaikan diperlukan agar sumber daya yang tersedia bisa digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan utama program.
