JAKARTA, Cobisnis.com – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat sinergi komunikasi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Langkah tersebut diwujudkan melalui Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar di Medan, Jumat (23/10/2026).
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan humas pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan program prioritas nasional ke dalam informasi yang mudah dipahami masyarakat. Selain menyampaikan kebijakan, humas daerah juga menjadi pihak yang menerima masukan, keluhan, dan kritik warga untuk diteruskan kepada kementerian serta lembaga terkait.
“Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga,” ujar Hariqo.
Ia menegaskan, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan capaian program, tetapi juga harus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari pelayanan yang perlu diterima secara terbuka, sementara kebutuhan informasi publik dapat muncul kapan saja.
Humas Daerah Berperan dalam Keberhasilan Pembangunan
Dalam workshop tersebut, Hariqo mencontohkan sejumlah program pemerintah yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan informasi konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, perbaikan lebih dari 16 ribu sekolah pada 2025 dan lebih dari 71 ribu sekolah pada 2026, serta pengiriman lebih dari 288 ribu papan interaktif digital ke sekolah-sekolah di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, yang hadir sebagai narasumber dalam panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai humas daerah perlu menjadi bagian strategis dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjelaskan hasil dan manfaatnya kepada masyarakat.
“Sebaik apa pun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan,” kata Sugiat.
Ia mendukung upaya Bakom menyelaraskan komunikasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Meski pesan utama perlu sejalan, cara penyampaiannya tetap harus menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Sumatera Utara Jadi Daerah Pertama
Workshop ini diikuti unsur humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, serta satuan kerja pemerintah pusat di daerah. Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dalam program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang akan dijalankan Bakom secara bertahap di sejumlah provinsi.
Program tersebut merupakan tindak lanjut masukan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, yang mendorong Bakom hadir langsung untuk memperkuat komunikasi pemerintah secara terpadu.
Selain diskusi, peserta mengikuti pelatihan juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional. Kegiatan ditutup dengan simulasi konferensi pers secara berkelompok berdasarkan kasus di Sumatera Utara.
Melalui pelatihan ini, Bakom berharap kemampuan humas daerah dalam menghadapi media dan menjelaskan kinerja pemerintah semakin meningkat, termasuk saat merespons isu yang berkembang cepat di ruang digital. Sinergi komunikasi pusat dan daerah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
