JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Menyambut momentum tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) merilis rangkaian capaian program pemerintah di sejumlah bidang, mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyebut publikasi capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyampaikan informasi secara terbuka sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada masyarakat.
“Penyampaian capaian program pemerintah kepada masyarakat merupakan bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan mandat rakyat,” kata Kurnia dalam keterangan resmi, dikutip Senin (19/10/2026).
Berikut rangkuman capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan data yang dipaparkan Bakom RI.
1. Produksi Beras Indonesia Capai 34,69 Juta Ton pada 2025
Produksi beras nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Bakom RI menyebut peningkatan tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri tanpa impor beras umum untuk konsumsi selama 2025.
Di sisi lain, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap 145 regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk juga dipangkas sebesar 20 persen untuk membantu menekan ongkos produksi petani.
Pemerintah turut menetapkan target pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.386 lokasi sepanjang 2026. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
2. Biodiesel B40 Menghemat Devisa Rp130,21 Triliun
Pada sektor energi, realisasi lifting minyak bumi pada 2025 dilaporkan berhasil mencapai target APBN. Bakom RI menyebut pencapaian tersebut menjadi yang pertama sejak 2016.
Pemerintah juga mencatat penggunaan biodiesel B40 sepanjang 2025 menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun. Program mandatori biodiesel kemudian diperluas melalui penerapan B50 pada Juli 2026.
Upaya memperluas akses energi turut dilakukan melalui program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Pemerintah juga memperluas Program Listrik Desa (Lisdes) untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
3. Sebanyak 16.167 Sekolah Direvitalisasi Sepanjang 2025
Sektor pendidikan mencatat penyelesaian revitalisasi sebanyak 16.167 sekolah pada 2025. Untuk 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 51.744 sekolah dengan melibatkan sekitar 1,1 juta pekerja melalui mekanisme swakelola.
Dukungan terhadap tenaga pendidik juga dilakukan melalui kenaikan tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan khusus guru (TKG) bagi guru non-ASN. Besaran tunjangan tersebut meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Pemerintah turut menjalankan Program Sekolah Rakyat untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah mencakup 57 juta penerima manfaat.
4. Program Cek Kesehatan Gratis Jangkau 106,3 Juta Warga
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau lebih dari 106,3 juta warga berdasarkan laporan Bakom RI. Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan 22 rumah sakit baru dilaporkan telah beroperasi.
Pada layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), persentase peserta aktif tercatat sebesar 80,6 persen dari total 285 juta peserta. Pemerintah juga mengalokasikan tambahan dana Rp20 triliun melalui APBN 2026 untuk mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan.
5. Danantara Siapkan 26 Proyek Hilirisasi Senilai Rp225 Triliun
Pengembangan industri hilir menjadi salah satu agenda pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi disiapkan dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy mulai 1 Juni 2026. Langkah ini ditujukan untuk mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya atau under-invoicing, sekaligus mengoptimalkan devisa hasil ekspor.
Di sektor BUMN, upaya konsolidasi perusahaan dilaporkan telah mengurangi jumlah entitas sebanyak 328 perusahaan. Menurut Bakom RI, langkah tersebut turut menghasilkan efisiensi biaya overhead hingga Rp50 triliun.
6. Realisasi Program 3 Juta Rumah Tercatat 324.213 Unit
Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah mencatat realisasi fisik sebanyak 324.213 unit secara nasional hingga pertengahan 2026. Pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi masyarakat untuk memperoleh hunian melalui skema pembiayaan rumah subsidi, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dukungan terhadap perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah diperkuat melalui peningkatan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dikenal sebagai program bedah rumah. Pada 2026, anggaran program tersebut mencapai Rp8,59 triliun.
Dana tersebut ditujukan untuk memperbaiki 400.000 unit rumah tidak layak huni agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menempati hunian yang lebih layak.
7. Sebanyak 10.070 Koperasi Desa Merah Putih Telah Beroperasi
Penguatan ekonomi berbasis desa turut menjadi bagian dari program pemerintah. Bakom RI melaporkan sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi untuk mendukung distribusi dan pemasaran produk pertanian sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Dalam laporan yang sama, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,07 persen pada Maret 2026. Sementara itu, persentase penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem mencapai 0,85 persen.
Data tersebut menjadi salah satu indikator yang disampaikan pemerintah dalam menggambarkan perkembangan upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan kesejahteraan masyarakat.
8. Satgas PKH Kembalikan Penguasaan 6,22 Juta Hektare Kawasan Hutan
Dalam penertiban kawasan hutan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan telah mengambil alih kembali penguasaan atas kawasan seluas 6,22 juta hektare.
Bakom RI juga mencatat penerimaan negara yang disetorkan melalui upaya tersebut mencapai Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.
Kurnia menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan perbaikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi masyarakat.
“Dua tahun Gerak Nyata menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya menghasilkan capaian, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang semakin dirasakan masyarakat,” kata Kurnia.
