JAKARTA, Cobisnis.com – Bersama dengan 17 negara lainnya, Turki mengecam keras terhadap serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza selatan. Serangan udara tersebut menimbulkan korban di kalangan pasien dan tenaga medis,
Selain itu, 18 negara tersebut mendesak Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Turki, para menteri luar negeri dari Turki, Aljazair, Djibouti, Mesir, Indonesia, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, dan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan bahwa serangan tersebut melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
Dilansir dari Anadolu, para menteri juga mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap warga sipil Palestina, termasuk serangan terhadap tenda dan tempat penampungan lainnya yang dihuni warga pengungsi.
Mereka memperingatkan bahwa serangan-serangan tersebut merusak kesepakatan gencatan senjata serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza.
Menurut para menteri, serangan Israel juga bertentangan dengan rencana perdamaian komprehensif yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas pembatasan yang terus diberlakukan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, bahan-bahan untuk tempat penampungan, dan pasokan medis ke Gaza, terutama ketika kondisi kemanusiaan semakin memburuk menjelang musim dingin.
Para menteri memperingatkan bahwa kurangnya tempat berlindung yang layak serta memburuknya layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan meningkatkan risiko kematian warga sipil, khususnya anak-anak dan bayi, akibat paparan suhu yang sangat dingin.
Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri mendesak Israel menanggapi seruan masyarakat internasional dan Dewan Perdamaian (Board of Peace), serta segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Selain itu, mereka meminta Israel untuk mematuhi gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas kesehatan, serta memastikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah memadai dapat disalurkan secara aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan.
Adapun bantuan tersebut mencakup bahan-bahan untuk tempat penampungan, perlengkapan pemulihan awal, serta peralatan yang diperlukan untuk memulihkan infrastruktur dan layanan dasar di Gaza.
Para menteri juga mendesak agar badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan diizinkan menjalankan tugas mereka tanpa hambatan.
Mereka menegaskan bahwa seluruh komitmen dalam tahap pertama kesepakatan seharusnya mulai berlaku sejak penandatanganan dan harus segera dilaksanakan tanpa penundaan maupun persyaratan politik atau keamanan tambahan yang membatasi akses bantuan kemanusiaan.
Pernyataan tersebut menyerukan kepada Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian, sesuai dengan peran masing-masing, untuk meningkatkan upaya memastikan Israel melaksanakan seluruh komitmennya dan mencabut semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.











